Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 22
Judul Penutupan Pintu bagi TKA Langkah Positif
Nama Media Fajar
Newstrend PPKM Level 4
Halaman/URL Pg19
Jurnalis fin
Tanggal 2021-07-23 05:31:00
Ukuran 72x152mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.600.000
News Value Rp 64.800.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah resmi menutup pintu bagi tenaga kerja asing (TKA) masuk wilayah Indonesia selama
masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut, tertuang dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh
Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021. Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut Permenkumham
Nomor 27 Tahun 2021 yang membatasi masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia
sebagai langkah positif.
PENUTUPAN PINTU BAGI TKA LANGKAH POSITIF
Pemerintah resmi menutup pintu bagi tenaga kerja asing (TKA) masuk wilayah Indonesia selama
masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal tersebut, tertuang dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021 yang diteken oleh
Yasonna Laoly pada 21 Juli 2021.
Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 yang
membatasi masuknya warga negara asing(WNA) ke Indonesia sebagai langkah positif.
"Saya melihat ini langkah positif karena gerbang internasional merupakan pintu masuk varian-
varian (virus corona) baru/' kata Ahrin di Jakarta, Kamis, 22 Juli.
Selain itu, Alvin mengatakan bahwa regulasi tersebut berisi aturan yang lebih baik karena tidak
hanya mengatur pembatasan masuk bagi tenaga kerja asing, tetapi juga menjadi dasar hukum
untuk menutup gerbang kedatangan internasional bagi seluruh WNA.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sebelumnya menerbitkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Daiam Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
Peraturan itu membatasi masuknya WNA dengan beberapa pengecualian yang tertuang dalam
Pasal 2 ayat (3) yakni orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, orang asing
21
