Page 244 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 244
Judul Cegah Gelombang PHK, Kemenaker Rilis Subsidi untuk 8 Juta Pekerja
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210722/12/1420475/cegah-
gelombang-phk-kemenaker-rilis-subsidi-untuk-8-juta-pekerja
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-07-22 12:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi upah bagi pekerja
pada 2021 untuk mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi Covid-19. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU) dikeluarkan
untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
CEGAH GELOMBANG PHK, KEMENAKER RILIS SUBSIDI UNTUK 8 JUTA PEKERJA
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi upah bagi pekerja
pada 2021 untuk mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU)
dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta
membantu pekerja yang dirumahkan.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," katanya, dikutip
keterangan resmi, Kamis (22/7/2021).
Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha
dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah
pandemi.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," jelasnya.
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 triliun.
"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
243
