Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Ida Fauziyah menegaskan besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 1 Juta
diberikan sekaligus melalui transfer bank.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," kata Menaker Ida.

(jpnn) Berikut adalah kriteria kerja/buruh yang akan mendapatkan BSU: 1. WNI Pekerja/ Buruh
penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di
BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas
Menaker Ida.

2. Berada di Zona PPKM Level 4 Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada
di Zona PPKM IV sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23
Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan
Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

3. Membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah
Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan. "Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya diatas Rp 3,5 juta
maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," kata Menaker Ida. 4. Kriteria terakhir
adalah pekerja/buruh pada sektor yang terdampak PPKM Beberapa di antaranya adalah industri
barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan), transportasi,
aneka industri, properti dan real estate.

257