Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 255
Judul Subsidi Upah Rp 1 Juta Siap Meluncur, Pekerja Minta Pemerintah
Bersikap Adil
Nama Media kompas.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/07/22/114500326/subsidi-upah-
rp-1-juta-siap-meluncur-pekerja-minta-pemerintah-bersikap-adil
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-07-22 11:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Memang BSU
ini bisa menurunkan tingkat PHK, tapi jika BSU ini diberikan hanya kepada peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan, logikanya kalau orang masih punya upah dan dapat bantuan, uangnya akan
dipakai untuk tabungan, tapi kalau BSU diberikan pada orang yang ter-PHK atau dirumahkan
tanpa upah, pasti bantuan akan dibelanjakan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) BSU sekarang
jangan mengulang BSU tahun lalu, harus ada pembenahan data. Kan tidak adil jika pekerja yang
belum didafatarkan ke BPJS Ketenagakerjaan enggak dapat, padahal mereka juga terdampak
Ringkasan
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta pemerintah untuk
bersikap adil dalam pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dan
memprioritaskan pekerja yang terdampak Covid-19. Rencananya, pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan kembali meluncurkan BSU untuk mengurangi
dampak PHK dan meningkatkan daya beli masyarakat.
SUBSIDI UPAH RP 1 JUTA SIAP MELUNCUR, PEKERJA MINTA PEMERINTAH
BERSIKAP ADIL
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta pemerintah untuk
bersikap adil dalam pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dan
memprioritaskan pekerja yang terdampak Covid-19.
Rencananya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan kembali
meluncurkan BSU untuk mengurangi dampak PHK dan meningkatkan daya beli masyarakat.
254