Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 254
"Kami berharap pemerintah mengeluarkan permenaker darurat Covid yang mengatur kerja
bergilir, bukan WFH," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan pers, Kamis
(22/7/2021).
Sejak PPKM Darurat diterapkan, kata dia, sudah banyak manajemen perusahaan yang mengajak
serikat pekerja berunding untuk persiapan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah buruh atau
PHK bertahap. Hal itu dilakukan perusahaan akibat kondisi kas yang sudah berdarah-darah
karena operasional terpaksa dihentikan.
"Di sektor industri tekstil, garmen, sepatu dan kulit yang mayoritas buruhnya diupah harian
akibat Omnibus Law, target produksi turun. Akibatnya langkah yang diambil perusahaan adalah
merumahkan karyawan dengan potong gaji, dan terakhir akan di-PHK kalau Covid-19 makin
meningkat serta arus kas terganggu," paparnya.
Karena itu, KSPI mendesak agar seluruh industri dibolehkan tetap beroperasi dengan aturan
kerja bergilir seperti yang diusulkan. Selain itu, KSPI minta dilakukan percepatan dan
memperbanyak vaksinasi bagi buruh secara gratis di perusahaan masing masing.
"Dengan industri boleh tetap beroperasi kita minta juga tidak boleh ada potong upah, tidak boleh
ada PHK sewenang-wenang, lindungi pekerja kontrak dan outsourcing berupah harian,"
tandasnya.
253
