Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 283
MENAKER HARAPKAN PENYALURAN BANTUAN SUBSIDI UPAH CEGAH PHK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) 2021 yang akan
diberikan kepada pekerja terdampak COVID-19 diharapkan dapat mencegah terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
berlangsung.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida dalam
pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga, sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," tambah Menaker.
Ida berharap dengan adanya BSU tersebut maka beban perusahaan dapat berkurang sehingga
pengusaha dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial mencari solusi bersama menghadapi
dampak pandemi.
Dalam BSU 2021, jumlah calon penerima diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang dengan
kebutuhan anggaran Rp8 triliun dan besaran yang diterima bagi setiap orang adalah Rp1 juta
yang disalurkan melalui transfer bank.
Jumlah tersebut, menurut Ida, masih merupakan estimasi mengingat proses penyisiran data
masih dilakukan BPJS Ketenagakerjaaan.
Adapun, kriteria pekerja yang mendapat BSU di antaranya pekerja penerima upah yang
merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga
kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria lainnya adalah pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria terakhir adalah pekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang
konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap., sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,"
demikian Ida.
282
