Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 288
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
CEGAH PHK, PEMERINTAH LUNCURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU)
bagi pekerja/buruh tahun ini. Bantuan diharapakan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai
akibat pandemi Covid-19.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," kata Menaker Ida melalui
keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).
Dengan adanya BSU ini Menaker Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga
pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi
bersama di tengah pandemi.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," katanya.
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 Triliun. "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening
data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ida.
BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan
Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam
Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM 2021.
Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya warga negara Indonesia (WNI),
pekerja/buruh penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh Pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata
Menaker Ida.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 juga Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," ujar Ida.
287
