Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, BLT subsidi gaji akan diberikan kepada
pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta. Selain itu, kriteria lainnya juga bisa didasarkan atas upah
minimum.

Jika pekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK
sebagai batas kriteria upah.

"Peserta yang (mendapat subsidi upah) adalah yang membayar iuran dengan iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi
kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan," jelas Ida dikutip dari Kontan, Kamis (22/7/2021).

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa terkait skema dan kriteria BLT subsidi gaji
atau subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan tersebut kini masih terus dalam proses pembahasan.

Tahun lalu target penerima BLT subsidi gaji mencapai 12,4 juta pekerja. Adapun tahun ini berapa
yang akan dialokasikan untuk BLT subsidi gaji 2021 masih belum dapat disampaikan pemerintah.

Sebagai informasi, BLT subsidi gaji merupakan bantuan yang diberikan pada pekerja dalam
bentuk uang Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan.

Tahun lalu, BLT subsidi gaji atau subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan ini disalurkan secara
bertahap yakni termin I sebesar Rp 1,2 juta pada September-Oktober 2020 dan termin II sebesar
Rp 1,2 juta pada November-Desember 2020.

Mengutip persyaratan pencairan BLT subsidi gaji tahun lalu, berikut kriteria pekerja penerima
subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan:

WNI

Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan

Pekerja/buruh penerima upah

Gaji di bawah Rp 5 juta

Memiliki rekening bank yang aktif.

Sementara untuk penambahan kriteria subsidi gaji 2021 yang masih dalam pembahasan yakni:

Pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau maksimal sesuai UMK apabila daerah
yang masuk PPKM level 4 memiliki UMK di atas Rp 3,5 juta

Pekerja yang akan mendapat BLT subsidi gaji adalah mereka yang bekerja pada industri barang
konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka
industri

properti, dan real estate.

Tempat bekerja masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai daerah PPKM level 4.

Sebagai informasi, penetapan PPKM level 4 bisa merujuk sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 di Wilayah Jawa-Bali
diterbitkan pada 20 Juli 2021.

Adapun kriterian yang masuk dalam wilayah PPKM level 4 adalah daerah yang mencatatkan
kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu.

292