Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

PEKERJA DIGUYUR SUBSIDI GAJI, MENAKER IDA BERHARAP DAPAT SELAMATKAN
BURUH DARI PHK
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji /upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapakan dapat
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK sebagai akibat pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bahwa kebijakan BSU
dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta
membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Ida di Jakarta.

Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha
dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di
tengah pandemi.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 triliun. "Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening
data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang
Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

305