Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

"Yang akan diberikan sekaligus, artinya satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi
1 juta," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers daring, Rabu
(21/7/2021).

Lantas, apa syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut?

Menaker menjelaskan, bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang berada di daerah yang
menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Bantuan digulirkan kepada pekerja yang sektor pekerjaannya terdampak PPKM antara lain
barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi,
aneka industri, properti, dan real estate.

Kemudian, pekerja harus berstatus warga negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan (NIK), terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan dengan
nomor kepesertaan hingga Juni 2021, dan memiliki rekening bank aktif.

Syarat lainnya yakni pekerja menerima upah tidak lebih dari Rp 3,5 juta per bulan.

"Dalam hal pekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas 3,5 juta, maka menggunakan UMK
sebagai batas kriteria upah," terang Ida.

Ida menyebut, data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Data tersebut nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan syarat penerima upah.

Selanjutnya, hasil verifikasi akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk
dilakukan pengecekan.

Ida mengatakan, proses penyaluran bantuan akan dilakukan oleh bank-bank BUMN yang
terhimpun sebagai bank himbara, langsung ke rekening penerima.

Ditargetkan, bantuan ini mampu menyasar 8 juta pekerja sehingga anggaran yang disiapkan
mencapai Rp 8 triliun.

"Kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS
Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja
dan untuk diteruskan ke BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Ida melanjutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun payung hukum bantuan subsidi upah yang
nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

"Di mana kami mengusulkan bahwa bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang
kami koordnasikan dengan Komite PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Kementerian Keuangan,
dan BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

338