Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 344
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam siaran pers biro humas Kemenaker pada
Rabu (21/7/2021) mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk BSU sebesar Rp 8 triliun.
Adapun jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai 8.000.000 orang buruh atau pekerja.
“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,”
jelas Menaker Ida.
Besaran BSU yang akan diberikan kepada masing-masing buruh atau pekerja adalah Rp
1.000.000 yang akan diberikan sekaligus melalui transfer bank.
Adapun kriteria buruh atau pekerja yang akan mendapat BSU periode 2021 adalah Warga Negara
Indonesia (WNI), merupakan buruh atau pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Kriteria selanjutnya adalah buruh atau pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000.
Kriteria pengukuran upah sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, kriteria lainnya adalah buruh atau pekerja calon penerima BSU berada di zona
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) IV sesuai Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021.
Inmendagri tersebut mengatur tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pos Komando
(Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Dijelaskan Menaker Ida, bagi buruh atau pekerja di wilayah PPKM yang memiliki upah minumum
kabupaten atau kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria
upah.
Kriteria terakhir adalah buruh atau pekerja yang bekerja pada sektor terdampak PPKM, seperti
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan),
transportasi, aneka industri, properti dan real estate.
Untuk diketahui, nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah atau Upah
Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM
Tahun 2021.
Menaker Ida menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data untuk kriteria
pemberian BSU karena pihaknya menilai data BPJS Ketenagakerjaan adalah yang paling akurat
dan lengkap.
“Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan
subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com pada Kamis (22/7/2021).
Pemerintah memberikan BSU dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan
kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.
“Melalui BSU ini, kami berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
(dapat) terjaga. Sehingga, sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Menaker Ida.
343
