Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 40
Pekerjanya juga yang berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti dan real estate.
"Data penerima bantuan kami akan ambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu
pengambilan 30 Juni 2021. Hanya yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut yang
mendapat (BSU)," beber Ida.
Ada pun untuk mengakselerasi BSU. pihaknya mengusulkan dana Rp 8 triliun untuk 8 juta pekerja
di wilayah terdampak.
Bagi pekerja yang memenuhi kriteria. Ida meminta pekerja segera memberikan nomor rekening
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami sudah punya pengalaman. Mudah-mudahan subsidi ini membantu para pekerja di luar
sektor kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat," pungkas
Ida.
Seperti diketahui. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
mengatakan. BSU Rp 1 juta dijadwalkan cair Agustus 2021. Salah satu syarat penerima BLT
subsidi gaji, yakni pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.5 juta.
Sementara, mekanisme penyaluran BLT subsidi gaji akan langsung masuk ke rekening
pekerja/buruh. Metode penyaluran BLT subsidi gaji sama seperti tahun lalu. Untuk itu, penerima
BLT subsidi gaji harus mempunyai rekening aktif.
Kriteria lainnya, pekerja calon penerima BSU berada di Zona PPKM level 4. sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021.
Menanggapi itu, Direktur Center of Economic and Law Studies ( Celios) Bhima Yudhistira
mengatakan, jumlah BSU yang digelontor-kan pemerintah terlalu sedikit jika dibandingkan
penghasilan pekerja yang terdampak PPKM.
"Idealnya, Rp 1,5 juta untuk satu bulan atau Rp 5 juta untuk tiga bulan. Karena efek PPKM bakal
dirasakan sampai 3 bulan ke depan." kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Selain itu. Bhima juga menilai, BSU yang dikucurkan pemerintah hanya condong pada pekerja
sektor formal. Padahal, 59 persen pekerja atau 78 juta orang bekerja di sektor informal.
" Jangan hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja, tapi perhatikan pekerja
informal yang tidak punya BPJS," tegas Bhima.
Bhima juga menyarankan, penerima BSU sebaiknya ditambah menjadi 20-30 juta orang dari
sebelumnya 8,8 juta orang. Pasalnya, dampak dari PPKM mengakibatkan risiko PHK massal di
berbagai sektor.
"Agar makin efektif. Yang dibutuhkan sekarang adalah cash dan ditransfer secepatnya," ucap
Bhima. nov
39