Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 36
Judul Cegah PHK, Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg7
Jurnalis TIM
Tanggal 2021-07-23 04:22:00
Ukuran 304x333mmk
Warna Warna
AD Value Rp 191.520.000
News Value Rp 957.600.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat
mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19. MENTERI Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha
memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.
CEGAH PHK, PEMERINTAH LUNCURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapakan dapat
mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19.
MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa kebijakan BSU dikeluarkan untuk
mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Menaker Ida melalui
Siaran Pers Biro Humas, Rabu (21/7).
Dengan adanya BSU ini, Menaker Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga
pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi
bersama di tengah pandemi.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Menaker Ida.
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 Triliun.
"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses sereening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.
35