Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

AMRI AMRULLAH, ARIE LUKIHARDIANT1

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan pemerintah akan kembali menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
level 4. Jumlah penerima BSU diperkirakan sebanyak 8 juta pekerja.

Ida mengatakan, pihaknya masih mematangkan kebijakan tersebut. Pemberian BSU akan diatur
dalam peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker), yang menetapkan Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak
Covid-19 dan PPKM Tahun 2021.

Ida mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan kembali untuk mencegah pengusaha melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, BSU diharapkan, dapat meringankan beban pekerja
yang dirumahkan akibat pandemi. "Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan
kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan," kata Ida dalam siaran pers, Kamis (22/7).

Jumlah calon penerima BSU diperkirakan, mencapai 8 juta orang. Adapun kebutuhan anggaran
untuk memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp 8 triliun. Menurut Ida, jumlah itu masih
berupa estimasi karena proses screening data yang sesuai dengan kriteria masih dilakukan oleh
BP.JS Ketenagakerjaan.

Kriteria pekerja yang berhak mendapat BSU, antara lain, adalah warga negara Indonesia (WNI),
pekerja/buruh penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta BP.JS Ketenagakerjaan. Menurut
dia, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data karena data BPJS Ketenagakerjaan dinilai
paling akurat dan lengkap. "Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah,
sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata Menaker Ida.

Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di zona PPKM level 4. Kriteria
selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran, yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta. Jumlah BSU yang diberikan sebesar Rp 1 juta dan
diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran khusus untuk meringankan pekerja informal dan
pedagang dari dampak PPKM. Hal itu salah satunya dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Dodo Suhendar mengatakan, Pemprov Jabar akan
memberikan bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima (PKL), ojek online, hingga pelaku
seni budaya. Menurut Dodo, alokasi dana yang disiapkan berkisar Rp 50 miliar yang berasal dari
APBD Provinsi Jabar.

Ia mengatakan, bansos tersebut diprioritaskan bagi warga non-DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial) atau yang tak menerima bantuan formal, baik dari pusat maupun
kabupaten/kota. "Berdasarkan hasil rapat terakhir, bantuan dari Pemprov Jabar mengarah
kepada profesi, yang menunjang pemulihan ekonomi daerah, seperti PKL, insan seni dan budaya,
termasukjuga ojol," ujar Dodo dalam konferensi pers daring, Kamis (22/7).

Ia mengatakan, program ini masih berupa masukan. Namun, semua pemangku kepentingan
terkait sepakat bansos Pemprov Jabar akan dialokasikan ke profesi yang terdampak PPKM
Darurat.
"Kalau untuk jumlah penerima, baik besaran maupun nilainya belum pasti. Tapi pak sekda bilang
minimal anggarannya Rp 50 miliar, mudah-mudahan bisa bertambah," katanya.

Di daerah lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menargetkan, penyaluran bansos dapat
diselesaikan sebelum berakhirnya PPKM lev el 4, yakni sebelum 25 Juli 2021. Hingga saat ini,
sudah ada beberapa bantuan yang mulai disalurkan ke masyarakat.

32