Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 32
Judul Subsidi Upah Sasar 8 Juta Pekerja
Nama Media Republika
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Amri Amrullah
Tanggal 2021-07-23 04:39:00
Ukuran 195x244mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 117.000.000
News Value Rp 351.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya ini tidak lain agar tingkat
pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah, sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran
positive - Dodo Suhendar (Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar) Berdasarkan hasil rapat terakhir,
bantuan dari Pemprov Jabar mengarah kepada profesi, yang menunjang pemulihan ekonomi
daerah, seperti PKL, insan seni dan budaya, termasuk juga ojol
positive - Dodo Suhendar (Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar) Kalau untuk jumlah penerima, baik
besaran maupun nilainya belum pasti. Tapi pak sekda bilang minimal anggarannya Rp 50 miliar,
mudah-mudahan bisa bertambah
positive - Heroe Poerwadi (Wakil Wali Kota Yogyakarta) Nanti disisir lagi berapa yang dapat PKH,
bansos dan sembako, serta bansos dari APBD Kota. Masih ada bantuan beras 6.000 (paket) lewat
pemkot dan 2.600 lewat TNI-Polri
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, memastikan pemerintah akan kembali menyalurkan
bantuan subsidi upah (BSU) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
level 4. Jumlah penerima BSU diperkirakan sebanyak 8 juta pekerja. Ida mengatakan, pihaknya
masih mematangkan kebijakan tersebut. Pemberian BSU akan diatur dalam peraturan menteri
ketenagakerjaan (permenaker), yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan PPKM
Tahun 2021.
SUBSIDI UPAH SASAR 8 JUTA PEKERJA
Pemberian subsidi upah diharapkan bisa meringankan beban pekerja terdampak PPKM.
31