Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 30
Judul Sulsel Tak Dapat Jatah BSU
Nama Media Fajar
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg4
Jurnalis FUL
Tanggal 2021-07-23 05:03:00
Ukuran 124x63mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 18.600.000
News Value Rp 55.800.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kebijakan pemberian subsidi upah tetap akan berlanjut. Sayangnya tak semua provinsi dapat
jatah. Ada beberapa provinsi yang tak akan mendapatkan bantuan tambahan insentif tersebut.
Tennasuk Sulsel yang memang tak masuk dalam daftar penerapan PPKM Darurat serta daerah
pande-mi Covid-19 level 4 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
SULSEL TAK DAPAT JATAH BSU
MAKASSAR, FAJAR --- Kebijakan pemberian subsidi upah tetap akan berlanjut. Sayangnya tak
semua provinsi dapat jatah.
Ada beberapa provinsi yang tak akan mendapatkan bantuan tambahan insentif tersebut.
Tennasuk Sulsel yang memang tak masuk dalam daftar penerapan PPKM Darurat serta daerah
pandemi Covid-19 level 4 sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pemberian BSU ini menyasar mereka yang
bergaji Rp3,5 juta ke bawah. Subsidi gaji diberikan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan dalam
sekali pencairan.
Kendati demikian, bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di daerah pandemi
Covid- 19 level 4. Pekerja pun berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa
kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti, dan real estate.
"Data penerima bantuan kami akan ambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu
pengambilan 30 Juni 2021," beber lda, beberapa waktu lalu.
Koordinator Wilavah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Andi Mallanti
menyayangkan, jika Sulsel tak kebagian bantuan tersebut. Dia mendesak agar pemprov bersurat
ke pemerintah pusat.
Bukan berarti penderitaan pekerja di Jawa, kata dia, juga tak dialami di Sulsel. Setiap hari dia
mendapat laporan tentang adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta karyawan yang
dirumahkan. "Belum lagi mereka yang tak dibayar gaji dan THR-nya secara penuh," jelasnya,
Kamis, 22 Juli.
29
