Page 145 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 145
Judul DPR Minta Bantuan Subsidi Upah untuk Pegawai Non-ASN
Nama Media Riau Post
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL Pg1&7
Jurnalis Jpg
Tanggal 2020-08-31 12:20:32
Ukuran 208x231mmk
Warna Warna
AD Value Rp 83.200.000
News Value Rp 832.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
DPR menyambut baik bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5
juta. Program tersebut dipercaya akan membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di
tengah wabah Cov-id-19. Namun, kebijakan itu juga harus menyasar pegawai non-ASN dan guru
honorer.
DPR MINTA BANTUAN SUBSIDI UPAH UNTUK PEGAWAI NON-ASN
DPR menyambut baik bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp5
juta. Program tersebut dipercaya akan membantu kesulitan para pekerja bergaji rendah di
tengah wabah Cov-id-19. Namun, kebijakan itu juga harus menyasar pegawai non-ASN dan guru
honorer.
Anggota DPR RI Yahya Zaini mengatakan, pemerintah perlu memperluas cakupan
kepesertaannya. Tidak hanya terbatas bagi pekerja penerima upah yang menjadi peserta BP
Jam-sostek semata. Tetapi juga melibatkan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah, seperti
guru honorer, cleaning Service, OB, satpam dan pekerja taman.
"Tentu dengan syarat mereka terdaftar sebagai peserta Jamsostek," ujar Yahya.
Menurutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp37,7 triliun untuk memberikan
bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta pekerja yang bergaji dibawahRp5 juta. Bantuan sebesar
Rp600 ribu per bulan diberikan selama 4 bulan atau sebanyak 2,4 juta. Pencairannya dilakukan
2 tahap, masing-masing Rpl,2 juta.
Menurut BP Jamsostek, hingag saatini telah terkumpul sebanyak 13,8 juta rekening pekerja yang
bergaji dibawah5 juta. Dari jumlah tersebut, 10,8 juta pekerja yang tervalidasi. Kemudian, 1,1
juta tengah divalidasi ulang dan dikembalikan kepada perusahaan pemberi kerja untuk
diperbaiki. Antara lain, karena punya lebih dari satu rekening bank.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, dari selisih 15,7 juta dikurangi 13,8 juta ada sekitar 1,9
juta yang bisa digunakan untuk bantuan subsidi upah bagi guru honorer dan pegawai non ASN
di lingkungan kantor pemerintah.
144