Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

Judul Dilema Omnibus Law dan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Nama Media Investor Daily
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-08-31 04:53:00
Ukuran 123x328mmk
Warna Warna
AD Value Rp 60.270.000

News Value Rp 180.810.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Joko Widodo (Presiden) Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang
tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko, harus kita sudahi. Semua
ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bek-
eija, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan . kemiskinan dengan
menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas se-luas-luasnya. Kita ingin semua harus
bekerja. Kita ingin semua sejahtera

Ringkasan

Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah negara kesatuan
yang sarat akan semangat nasionalisme yang terus membara sejak para founding fathers
mempeijuang-kan kemerdekaan negeri hingga masa sekarang, di mana kehidupan
bermasyarakat berlandaskan asas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap
satu, negara Indonesia berada di bawah pemerintah pusat yang berperan sebagai penyelenggara
pemerintahan yang berdaulat dan memiliki dasar konsitutsional yaitu Undang-undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 (5) UUD
1945 dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat
mendelegasikan kewenangan pemerintahannya yang dimanifesta-sikan dalam kuasa otonomi
daerah.

Pada dasarnya, otonomi daerah memiliki sebuah nilai dasar, yakni kerja sama pemerintah daerah
dan masyarakat untuk mengambil tindakan secara bersama-sama guna menyelesaikan
permasalahan yang ada. Dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut,
masyarakat, khususnya, berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pemantauan kebijakan publik di daerah yang berujung pada efektivitas dan efisiensi fungsi
pemerintahan. Tentunya, konsep otonomi daerah tersebut dapat mengakibatkan berbagai
permasalahan praktis dalam implementasinya. Salah satunya adalah kerancuan dan tumpang
tindihnya implementasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dipicu oleh
kompleksitas regulasi tentang otonomi daerah. Catatan Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah, setidaknya 347 peraturan atau kebijakan daerah bertentangan dengan regulasi
pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan lain.

204