Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 201
Judul Bantuan Subsidi Upah Tak Harus Lewat Rekening Bank Pemerintah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/149080/707/bantuan-subsidi-
upah-tak-harus-lewat-rekening-bank-pemerintah-1598828892
Jurnalis Ahmad Antoni
Tanggal 2020-08-31 06:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Menaker (None) Para pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi upah ini
memang masih berstatus sebagai karyawan, namun penghasilan mereka berkurang atau bahkan
tidak mendapatkan gaji sebagai dampak pandemi COVID-19
positive - Ida Menaker (None) Kami sedang kumpulkan nomor rekening pekerja penerima. Untuk
data yang sudah masuk ada sebanyak 13,8 juta pekerja dan sekarang dalam proses validasi
teman-teman BPJamsostek
positive - Ida Menaker (None) Bank pemerintah hanya sebagai penyalur bantuan saja, bantuan
subsidi upah selanjutnya ditransfer sesuau dengan nomor rekening pekerja penerima
Ringkasan
Percepatan penyaluran bantuan subsidi upah tahap kedua bagi pekerja atau buruh yang
menerima gaji di bawah Rp5 juta terus dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).
BANTUAN SUBSIDI UPAH TAK HARUS LEWAT REKENING BANK PEMERINTAH
SEMARANG - Percepatan penyaluran bantuan subsidi upah tahap kedua bagi pekerja atau
buruh yang menerima gaji di bawah Rp5 juta terus dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pada minggu
ini pihaknya meminta 3 juta data pekerja penerima untuk segera diproses. Harapannya tidak
hanya 2,5 juta data saja, tapi menjadi 3 juta data sehingga bisa mempercepat penyerapan
bantuan subsidi upah .
Ia menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan Rp37,7 triliun pada program bantuan
subsidi upah dengan junlah target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja.
"Para pekerja yang ditargetkan mendapatkan subsidi upah ini memang masih berstatus sebagai
karyawan, namun penghasilan mereka berkurang atau bahkan tidak mendapatkan gaji sebagai
dampak pandemi COVID-19 ," kata Ida Menaker usai penandatangan perjanjian kerja bersama
200
