Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

Andreas mencontohkan seperti ini, seorang pemilik usaha bisa saja mengatakan, "Kamu para
buruh butuh hidup dan pekerjaan to, ini saya kasih pekerjaan dengan gaji rendah dan tanpa
jaminan kesehatan.

Oleh karena itu, apabila RUU Cipta kerja disahkan, tentu saja para pekerja dapat memiliki
pegangan dan lebih aman dalam bekerja. Memang tidak ada UU yang bisa menyenangkan semua
orang, tetapi RUU ini dapat memberikan semacam perlindungan kepada kaum buruh / pekerja
dari tindakan radikalisme ekonomi dari pelaku usaha.

Sementara itu, mengenai pekerja juga perlu ada aturan yang jelas, sehingga masing-masing
pihak tidak melakukan relasi berdasarkan relasinya, tetapi berdasarnya regulasi yang telah
berlaku.

Perlu kita ketahui bahwa RUU Cipta Kerja juga dapat menjadi landasan pengaman pekerja dari
ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merevisi upah minimum pekerja. Dalam RUU
Cipta Kerja terdapat ketentuan yang meminta perusahaan untuk bisa memberikan standar atau
jaring pengaman perihal besaran upah minimum bagi karyawan baru melalui Upah Minimum
Provinsi (UMP).

Direktur Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto menilai, hingga saat ini masih
banyak isu beredar mengenai hilangnya upah minimum bagi para pekerja dalam RUU Cipta Kerja.
Bambang menjelaskan, penyamarataan upah minimum dalam RUU Cipta Kerja hanya
diperuntukkan bagi karyawan baru yang masa kerjanya 1-12 bulan pertama. Bukan untuk semua
karyawan, apalagi karyawan lama.

Permasalahannya, ada pada bagaimana agar tidak terjadi pemecatan secara semena-mena, oleh
perusahaan terhadap karyawan baru berdasarkan evaluasi sepihak dari perusahaan?
Permasalahan tersebut tentu dapat diantisipasi dengan adanya aturan sebagai jaring pengaman
bagi para buruh.
Oleh karena itu, peran RUU Cipta Kerja bisa menjadi semacam jaring pengaman bagi para
pekerja baru agar mereka mendapatkan jaminan gaji atau upah minimum yang sepantasnya
selama 12 bulan pertama.

Bagi para pekerja baru, meskipun kinerjanya jelek, perusahaan tentu tidak boleh semena-mena
menurunkan gajinya, apalagi seenaknya memberhentikan para pekerja.

Artinya, karyawan baru tersebut harus tetap diberikan gaji yang setimpal dengan upah minimum
yang telah ditetapkan.

Bambang mengatakan bahwa dalam RUU Cipta kerja terdapat ketentuan yang meminta
perusahaan untuk bisa memberikan standar atau jaring pengaman perihal besaran upah
minimum bagi karyawan baru melalui upah minimum provinsi.

Sehingga tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa upah minimum regional akan dihapus.
Artinya bagi yang menilai adanya penghapusan upah minimum regional, itu hanya orang-orang
yang tidak memahami isi draf RUU Cipta Kerja.

Perusahaan yang melanggar dan tidak mau memberikan upah minimum regional. Menurut
Bambang, bisa dipidanakan. Karena RUU Cipta Kerja telah hadir sebagai tameng atas
kemungkinan Radikalisme ekonomi. Sehingga para pekerja untuk mendapatkan hak yang sama
di mata perusahaan.

3