Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Migran Care dan Pegiat Hak Buruh Migran, minta pemerintah membatalkan penempatan PMI,
ditengah pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, pandemi akan membuat pekerja lebih rentan dan
membahaya kan kesehatan mereka.

"Pemerintah terlalu gampang mengubah-ubah peraturan. Sementara PMI yang disebut pahlawan
devisa ini, kelayakan mengikuti dan menyesuaikan persyaratan. Sementara PMI yang habis masa
kontraknya saat ini, tidak bisa pulang ke tanah air. Lalu bagaimana PMI harus bertahan di manca
negara dengan surat kontrak habis ?," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Selasa
(20/4)).

Wahyu meminta pemerintah dalam hal ini Menaker, agar tidak bikin himbauan PMI tidak pulang.
Tetapi tidak mikir mitigasi PMI saat diluar negeri. PMI yang kontrak kerjanya habis, terpaksa jadi
gelandang di negeri orang. Pergi kemana-mana tidak bisa. Sehingga gaji yang dikumpulkan
selama bekerja, akan habis dipakai selama menggelandang.

Dari data Badan Perlindungan PMI (BP2MI) ada 88.793 calon PMI yang siap berangkat. Mereka
berpotensi bisa menyumbang devisa hingga Rp3,8 triliun. Remitensi tahun 2019 sebesar Rp160
triliun dari 3,74 juta PMI.

Menaker Ida Fauziyah beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan pihak Taiwan.
Untuk minta penjelasan sekaligus membahas rencana penempatan kembali PMI.
Pada Desember 2020, Taiwan telah menghenti kan sementara penempatan PMI. Setelah
ditemukan PMI yng kedapatan positif Covid-19. "Pembukaan kembali penempatan PMI ditengah
pandemi, sungguh tidak etis. Semestinya, moratorium ini digunakan untuk mengevaluasi tata
kelola penempatan PMI. Untuk meningkatkan perlindungan PMI," cetus Wahyu Susilo. [ira].

106