Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

"Posko THR yang dibentuk pemerintah melalui Kemnaker ini merupakan proyek rutinitas
tahunan, yang memboroskan keuangan negara lewat APBN. Sudah bertahun-tahun, Posko THR
di Disnaker Disnaker Pemda hanya diposisikan sebagai Posko pasif yang hanya menunggu di
laporan masuk," ujar pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar, di Jakarta.

Menurut Sekjen OPSI Timbul Siregar, dengan mempromosikan Posko THR secara pasif,
menyebabkan persoalan THR terus bergulir setiap tahun. Sehingga Posko THR nampak tidak
berguna. Selayaknya, Posko THR bekerja aktif dengan sistem jemput bola ke perusahaan
perusahaan. Untuk memastikan perusahaan sudah menyiapkan untuk THR pekerjanya. Sehingga
pada Hari- 7 uang THR sudah bisa dibayarkan.

Timbul Siregar menyarankan, agar Posko THR yang mubazir ini diharuskan saja. Menaker bisa
memerintahkan seluruh Pengawas Naker untuk mendatangi perusahaan-perusahaan. Untuk
memastikan anggaran THR para pekerja nya sudah tersedia.

"Bukan hanya dengan perusahaan, tetapi para Pengawas juga harus berkomunikasi dengan
pekerja dan SP/SB. Untuk menjaring masukan dan keluhan pekerja, sehingga Pengawas bisa
memahami sepenuhnya permasalahan," tandas Timboel.

Beberapa hari yang lalu, Menaker Ida Fauziyah menyebutkan; Posko THR 2021 bisa diakses
sekarang daring (online) melalui www.bantuan.kemnaker.go.id. Juga bisa melalui call center
1500 360. Layanan tersebut Posko THR 2021akan ini mulai diberlakukan 20 April hingga 20 Mei
2021. Selama jam kerja yakni pukul dan 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Menurut Menaker, Posko THR ini dibentuk bukan hanya di pusat, tetapi juga di provinsi,
kabupaten maupun kotamadya. Dengan harapan agar pelaksanaan koordinasi di pusat maupun
di daerah menjadi lebih efektif. Bila Posko THR ini berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan
perUndangan, maka para pihak yaitu pekerja degan pengusaha bisa berlangsung baik.

"Bagi pengusaha yang melanggar pelaksanaan THR Keagamaan, hendaknya Gubernur, Bupati
dan Walikota tak segan menjatuhkan sanksi. Sesuai dengan peraturan perUndangan yang
berlaku," ungkap Menaker.

Namun demikian, kata Menaker, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang
terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu membayar THR, bisa dirundingkan. Dengan
catatan; pengusaha harus melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan
berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan tertulis kepada Disnaker
setempat. [ira].

108