Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 114
Judul Menaker Ida Soroti Diskriminasi Pekerja Perempuan
Nama Media okezone.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Perempuan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/04/20/320/2397945/menaker-
ida-soroti-diskriminasi-pekerja-perempuan?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-04-20 18:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
Perempuan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebaliknya, perusahaan berkewajiban
memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan
bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri
Ringkasan
Menaker Ida Fauziyah menyoroti pemberdayaan tenaga kerja perempuan, termasuk dalam hal
pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Ida mengatakan,
Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan
tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.
MENAKER IDA SOROTI DISKRIMINASI PEKERJA PEREMPUAN
JAKARTA - Menaker Ida Fauziyah menyoroti pemberdayaan tenaga kerja perempuan, termasuk
dalam hal pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Ida
mengatakan, Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah
melaksanakan tiga aspek kebijakan yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.
"Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi
pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat karena haid, istirahat 1,5 bulan
sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan, istirahat gugur kandung kesempatan
menyusui, dan larangan mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari," ujar Ida saay
mengisi Webinar bertajuk "Dakwah dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perempuan" yang
diselenggarakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (20/4/2021).
Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan
PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan.
113
