Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 119

DISNAKER BUKA POSKO ADUAN THR

              Kediri,  (afederasi.com)  -  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  mengantisipasi  timbulnya
              keluhan  dalam  pelaksanaan  pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  keagamaan  2021,
              Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuat Pos Komando
              Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR). Posko tersebut bertempat di kantor
              disnaker di Jalan Soekarno Hatta No.1, Doko, Kecamatan Ngasem, Kediri.

              Kasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Kabupaten Kediri, Arman
              Fuadi mengungkapkan jika pihaknya telah mensosialisasikan adanya informasi tersebut.

              "Kita siap melayani konsultasi, pengaduan THR keagamaan 2021, telah minta informasikan di
              media sosal seperti Instagram, Facebook dan forum komunikasi Whatsapp. Surat edaran dari
              menteri telah kita berikan semua," katanya saat ditemui di ruang kerja, Selasa (20/4/2021) siang.

              Dasar  aturan,  menurut  Arman  Fuadi,  adalah  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan
              M/6/HK.04/IV/2021  mewajibkan  para  pengusaha  untuk  melakukan  pembayaran  THR
              keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.

              "Sudah jelas rinciannya dalam surat tersebut yang harus dibayarkan pengusaha kepada buruh,"
              imbuhnya.

              Terkait dengan aturan pembayaran, Arman menuturkan jika selambat-lambatnya perusahaan
              membayarkan THR H-7 menjelang Lebaran 2021.
              "Walaupun dalam aturan tersebut perusahaan masih diberikan satu kelonggaran dengan batas
              toleransi yang diberikan selambat-lambatnya melakukan pembayaran H-1 menjelang Lebaran
              karena mungkin adanya pandemi menjadikan omzet perusahaan menurun," ungkapnya.

              Disinggung mengenai pelaksanaan nanti jika ada aduan, Amran mengatakan akan menerima
              dan selanjutnya akan memanggil pihak terkait. Nantinya akan di proses ke Satuan Pengawas
              Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jawa Timur.

              "Kalau sampai H-1 perusahaan tidak membayar THR, maka masyarakat atau buruh pekerja bisa
              melaporkan ke kami dengan datang ke kantor," urainya.

              Sejauh ini, lanjut Arman, pihaknya belum pernah mendapat laporan terkait adanya perusahaan
              yang tak membayarkan THR.

              "Beberapa tahun belakangan kami belum mendapat laporan seperti itu. Namun kami akan siap
              meneruskan  pengaduan  masyarakat  jika  ada  perusahaan  yang  tidak  membayarkan  THR,"
              bebernya. (isa).






















                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124