Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Dia menyatakan, selama Ida Fauziyah menjadi menteri, pendirian Posko THR itu tidak jelas
manfaatnya bagi buruh. Menteri ini hanya melakukan kegiatan copy paste dari kegiatan menteri-
menteri sebelumnya.

Pada era digitalisasi saat ini, ujar Sahat, tidak lagi diperlukan pendirian posko secara fisik dalam
menangani masalah yang dihadapi buruh/pekerja. Akibatnya, kehadiran posko itu tidak jelas
manfaatnya bagi buruh, yang bermasalah soal THR dan kesejahterannya.

"Yang diinginkan buruh itu adalah THR diterima tepat waktu sesuai aturan", tandasnya. Untuk
memastikan hak buruh/pekerja soal THR itu diterima adalah dengan menggunakan teknologi
virtual," terang Sahat.

Dan hal itu, lanjutnya, tidak perlu menunggu berdirinya posko THR, tetapi dapat dilakukan oleh
buruh sejak jauh-jauh hari. Apalagi posko itu diadakan waktnya pada bulan puasa. Sehingga,
jika pun ada pengaduan ke posko itu, kemungkinan penyelesalian kasusnya telah lewat hari raya.

Padahal yang penting bagi buruh adalah THR itu diterima sebelum hari raya. Sesuai namanya
diberikan tunjangan kesejahteraan keagamaan.

Pendirian posko THR tahun ini, menurut Sahat, menunjukan Menaker Ida Fauziyah tidak punya
konsep jelas yang memastikan hak pekerja soal THR diterima pekerja tepat waktu. Apalagi, saat
pandemic Covid-19 yang membuat keadaan pekerja terpuruk.

Seperti diketahui, Menaker lewat siaran persnya, diberitakan meluncurkan posko THR tahun
2021. Disebutkan, Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan informasi, konsultasi,
maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

Dia menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan, yang bisa dimanfaatkan
para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan secara luring
(offline) di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), kantor Kemnaker, Jakarta.

Layanan tatap muka ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan
pencegahan penularan Covid-19.***.

102