Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 99
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) THR dan gaji itu adalah hak pekerja
yany harus ditunaikan. Pastinya kami nanti akan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Diperlukan komitmen para pengusaha untuk
membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja/buruh
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) THR Keagamaan adalah pendapatan non upah
yang wajb dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan tersebut tiba
Ringkasan
elang Lebaran 2021, Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
bakal menyiapkan posko pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Disnakertrans DKI
Jakarta Andri Yansyah mengatakan, posko pengawasan ini dibuat untuk memberikan sosialisasi
kepada para pengusaha terkait mekanisme THR.
BENTUK POSKO THR, PEMPROV DKI: PERUSAHAAN TAK MAMPU BISA AJUKAN
PERMOHONAN
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci GAMBIR - Jelang Lebaran 2021,
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bakal menyiapkan
posko pengawasan Tunjangan Hari Raya (THR).
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, posko pengawasan ini dibuat
untuk memberikan sosialisasi kepada para pengusaha terkait mekanisme THR.
"Pertama kepada sudin untuk buat posko pengawasan THR. Posko kita buat untuk memberikan
sosialisasi untuk melakukan pembayaran THR telat waktu dan tidak dicicil," ucapnya, Selasa
(20/4/2021).
Melalui posko ini, Pemprov DKI juga mempersilakan pengusaha yang tidak mampu membayar
THR pegawainya tepat waktu untuk segera melapor.
Mekanisme pelaporan, kata Amdri, sama seperti saat kebijakan asimetris diterapkan Pemprov
DKI saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
Saat itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tetap membayar gaji pegawainya sesuai
UMP 2020 untuk melapor ke Disnakertrans DKI.
"Begitu ada permohonan, baru kita lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan
keuangannya," ujarnya di gedung DPRD DKI.
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengakui, ada beberapa sektor usaha yang
masih terdampak pandemi Covid-19, seperti industri perhotelan dan perdagangan.
"Mal sekarang saja 50 persen diperbolehkan, tetapi faktanya isinya cuma 15 persen, paling tinggi
20 persen," kata dia.
Walau demikian, Andri mengatakan, pihaknya bakal tetap mengacu pada aturan yang ditentukan
oleh pemerintah pusat bahwa THR harus dibayar tepat waktu dan tidak boleh dicicil.
98
