Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 98
Judul Bentuk Posko THR, Pemprov DKI: Perusahaan Tak Mampu Bisa Ajukan
Permohonan
Nama Media jakarta.tribunnews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://jakarta.tribunnews.com/2021/04/20/bentuk-posko-thr-
pemprov-dki-perusahaan-tak-mampu-bisa-ajukan-permohonan
Jurnalis Dionisius Arya Bima Suci
Tanggal 2021-04-20 19:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Pertama kepada sudin untuk buat
posko pengawasan THR. Posko kita buat untuk memberikan sosialisasi untuk melakukan
pembayaran THR telat waktu dan tidak dicicil
neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Begitu ada permohonan, baru kita
lakukan penelitian, dia sektor mana, kita lihat laporan keuangannya
positive - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Mal sekarang saja 50 persen
diperbolehkan, tetapi faktanya isinya cuma 15 persen, paling tinggi 20 persen
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Tetap bahwa edarannya
mengatakan semua perusahaan di DKI bayar THR tepat waktu dan tidak cici
neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Pertanyaan tadi (soal perusahaan
keberatan mekanisme THR ) ya ajukan saja, setelah ada ketetapan dan surat edaran dari
kementerian kami sudah siap
neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Kami tetap mengacu pada aturan
yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Kami secara otomatis juga akan
melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada perusahaan yang tidak mentaati
ketentuan tersebut
negative - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Kami tidak bisa berspekulasi, yang
jelas sekali lagi kami tetap mengamankan kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan para
pekerja bahwa THR tidak dicicil, titik
positive - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Nanti akan kami arahkan untuk
melakukan perundingan bipartid. Tetapi prinsipnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah
pusat yang akan kami kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil, titik
97
