Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

KEMNAKER: PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK THR KEAGAMAAN AKAN DIKENAKAN
SANKSI
JAKARTA, - Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan peluncuran posko pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 dan Call Center, Senin (19/4/2021) kemarin.

Posko Pelaksanaan THR Keagamaan dan Call Center yang akan berlaku tanggal 20 April hingga
20 Mei 2021 tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sebelumnya, Kemnaker sudah merilis surat edaran tentang ketentuan THR Keagamaan 2021
bagi pekerja dan buruh.

THR wajib dibayar penuh oleh pengusaha sebelum H-7 Lebaran dengan kelonggaran bagi
perusahaan terdampak pandemi Covid-19 dan tidak dapat membayar THR sesuai ketentuan
pemerintah dapat membayar THR Keagamaan maksimal H-1 Lebaran.
"Ketentuannya pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja dan menunjukan laporan
keuangan secara transparan serta melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat pada H-7 Lebaran," kata Ida Fauziyah.

Selanjutnya, pekerja dan buruh dapat melaporkan hasil perundingan dengan perusahaan ke
posko pelaksanaan THR 2021 di Kemnaker dan melalui web www.bantuan.kemenaker.go.id atau
menghubungi Call Center 1500630.

Ida Fauziyah menjelaskan bahwa jika perusahaan terlambat membayar sesuai dengan
ketentuan, maka akan ada sanksi yang diberlakukan.

"Jika terlambat membayar sebagaimana ketentuan perundang-undangan, akan ada sanksi
berupa denda yang akan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja/buruh," kata Ida.

Selain denda, bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan membayar THR juga akan ada
sanksi administrasi yg dikenakan kepada teman-teman pengusaha.
Namun, per Senin (19/4/2021), belum ada perusahaan yang menyatakan tidak mampu
membayar THR Keagamaan.

Terkait dengan 103 perusahaan yang menunggak membayar THR Keagamaan pada 2020
kemarin, Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa permasalahan
tidak murni hanya THR semata, namun ada kaitan dengan permasalahan hubungan industrial
antara perusahaan dan pekerja.

"Tidak serta merta proses ini tuntas karena juga terkait dengan status hubungan kerja, dan lain
sebagainya. Ada proses mediasi juga ada yang sampai tahap pengadilan tenaga kerja," jelas
Haiyani.

Sejauh ini, ada 5 perusahaan yang dikenai sanksi administratif sesuai pada PP No. 36 Tahun
2021 berupa sanksi teguran tertulis, pembatasan, dan juga penghentian sementara dan
pembekuan kegiatan usaha.

"Pengawas akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil dari perundingan atau mediasi
atau pengadilan tenaga kerja yang akan disampaikan kepada gubernur/wali kota dan instansi
yang mengeluarkan izin," kata Haiyani.

225