Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

BAYAR THR HARUS SECARA PENUH

Aries Heriansyah: Akan Melakukan Pengawasan Kepada Perusahaan Agar Mau Membayar THR
Secara Utuh

JL RAYA BANDUNG - Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR)
pekerjanya secara penuh dan tepat waktu sebelum hari raya Idul Fitri 2021. Diketahui, Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan mengharuskan seluruh
perusahaan, baik terdampak maupun tidak, agar membayar THR secara utuh dan tepat waktu
sebelum hari raya Lebaran.

Perusahaan yang tidak mampu disarankan memanfaatkan berbagai stimulus yang sudah
disediakan pemerintah untuk dunia usaha dan menjalankan kewajibannya. Untuk perusahaan
yang mampu, wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Sementara, perusahaan yang tidak mampu harus membuktikan lebih dulu ketidakmampuannya
dengan membuka laporan keuangan internalnya selama dua tahun terakhir secara transparan
ke pekerja dan mengadakan dialog bipartit dan melapor ke pemerintah. Apabila perusahaan
terbukti benar-benar tidak mampu, mereka diberi kelonggaran untuk membayar paling lambat
satu hari sebelum Lebaran, tanpa dicicil atau ditunda.
Selain itu, pengusaha masih punya sampai pertengahan Mei 2021 untuk mengkaji kondisi
keuangan internal dan menyiapkan pembayaran THR untuk pekerjanya. Apabila perusahaan
memutuskan tidak membayar THR, pemerintah akan memberikan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi diberikan secara bertahap, dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha.
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif tentang Pengupahan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Aries Heriansyah mengatakan, pihaknya akan mengawasi
perusahaanperusahaan soal ini. "Tentu kami akan melakukan pengawasan kepada perusahaan-
perusahaan agar mau membayar THR secara utuh kepada pekerjanya," kata dia kepada
Wartawan, Jumat (16/4).

Aries mengungkapkan, apabila ada perusahaan yang tidak mampu, lebih baik melakukan
mekanisme sesuai ketentuan yang tertera dalam surat edaran. "Kami berharap perusahaan mau
membayar THR secara utuh, dan patuh terhadap surat edaran yang sudah diterbitkan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik
mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan tujuh hari
sebelum hari raya dan tidak dicicil. "Namun, saya meminta Kemenaker dan pejabat kebawahnya
untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker. Jangan
ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun
berjalan karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020," jelas dia.

Hendra meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur bersikap tegas apabila terjadi
pelanggaran terhadap kebijakan tersebut. "Nanti bila di Cianjur terbukti ada perusahaan yang
melanggar saya berharap Pemkab Cianjur tegas memberikan sanksi untuk perusahaan tersebut,"
ungkapnya.(job3/sri)

222