Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 219
ADA POSKO THR, SERIKAT PEKERJA: JANGAN SEKEDAR "LIPS SERVICE"
JAKARTA, - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi upaya yang
dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang telah meluncurkan Pos Komando ( Posko )
Tunjangan Hari Raya ( THR ) Keagamaan tahun 2021, kemarin.
Presiden Dewan Pimpinan Pusat ASPEK Mirah Sumirat mengatakan, keberadaan Posko membuat
para pekerja atau serikat pekerja mempunyai akses langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan
jika hak THR tahun 2021 tidak dibayarkan tepat waktu oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
"Keberadaan Posko THR Keagamaan 2021 juga harus memudahkan para pekerja yang
melakukan pengaduan secara individual. Sehingga keberadaan Posko THR Keagamaan 2021 ini
tidak hanya sebatas lips service," kata Mirah dalam siaran pers, Selasa (20/9/2021).
Mirah menyebutkan, kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam Posko THR Keagamaan tahun
2021, tentunya akan lebih memaksimalkan kinerja Posko THR baik di tingkat nasional maupun
di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
Adapun tujuan pembentukan Posko THR Keagamaan 2021 ini, yaitu untuk memberikan
pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan pengaduan
pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR
keagamaan, dan melakukan koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran
THR keagamaan dengan instansi terkait.
Mirah berharap Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja di seluruh Indonesia
untuk memaksimalkan fungsi pengawasan. Selama ini jumlah tenaga pengawas di semua
tingkatan masih sangat minim.
"Persoalan tenaga pengawas ini menjadi masalah klasik yang sepertinya belum secara maksimal
ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jika jumlah tenaga pengawas sudah
memadai, tentunya pelayanan dan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan perundang-
undangan dapat lebih cepat terselesaikan," ucap dia.
Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk secara khusus memantau perusahaan-
perusahaan yang pada tahun 2020 lalu tidak melakukan pembayaran THR sesuai peraturan
perundang-undangan.
"Tentunya Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki daftar perusahaan yang bermasalah di
tahun 2020 lalu. Jangan sampai di tahun 2021 ini, perusahaan tersebut mengulangi lagi
pelanggaran pembayaran THR kepada pekerjanya," sebutnya.
"Organisasi pengusaha baik Apindom Kadin maupun organisasi pengusaha berbasis sektoral, dari
tingkat pusat sampai tingkat daerah juga perlu berperan aktif untuk mengingatkan dan
mengawasi anggotanya. Sehingga Posko THR Keagamaan 2021 bisa berjalan sesuai yang
diharapkan," tambah dia.
.
218
