Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 217
Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan pada Disnakertrans Kabupaten Sumedang
Bambang Setiawan mengatakan posko tersebut didirikan setelah adanya intruksi dari Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menteri Tenaga Kerja meminya gubernur dan bupati/wali kota untuk ikut berpartisipasi dalam
pengawasan pembayaran THR.
"Posko akan dibuka setelah pihaknya melakukan monitoring ke setiap perusahaan. Nanti kami
akan standby, karena di depan itu ada pos pelayanan, nanti akan sekalian dijadikan posko
pengaduan juga," kata Bambang di Kabupaten Sumedang, Selasa (20/4/2021).
Bambang mengatakan, hal tersebut sebagai upaya menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR 2021 bagi pekerja
atau buruh di perusahaan.
Ia pun meminta, kepada pekerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan untuk
melaporkan langsung kepada petugas posko pengaduan. Nantinya, akan ditindak oleh pengawas
ketenagakerjaan (Wasnaker) "Kami tidak akan memberikan sanksi administratif seperti
pembatasan operasional hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan THR.
Karena kalau perusahaan yang operasionalnya dibatasi dan izinnya dicabut, pasti akan ada
pekerja yang di PHK," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.
Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
"Secara khusus, pada masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.
THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
216
