Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

"THR diberikan paling lambat seminggu atau H-7 sebelum Idul Fitri," katanja.

Kendati begitu, Andi Darmawan mengaku, jika saat ini perusahaan yang masih merasakan
dampak pan -demi boleh saja menunda pembayaran THR, namun harus membuka komunikasi
secara transparan dengan karyawannya.

"Itu harus dibuka secara transparan, mereka harus mempresentasikan dimana letak kekurangan
mereka, apakah mereka betul-betul terdam-pakcovid atau tidak. Harus melapor ke Disnaker,"
tegasnya.

Paling tidak, kata dia, untuk penundaan diberikan batas waktu hingga H-1 lebaran. "Kalau
memang mereka tidak mampu, kan minimal ada pembicaraan. Lantas kalau mereka mau tunda,
kan aturannya H-7. Tapi kalau mau tunda sampai minus 1 lebaran bisa," ujarnya.

Untuk menjaring keluhan karyawan, Disnaker membentuk posko pengaduan. Dengan begitu
siapapun bisa melaporkan perusahaan yang tidak memberikan hak karyawannya," jelasnya.

Bagi perusahaan yang bandel, sanksi tegas akan menunggu, mulai dari teguran lisan, penutupan
usaha parsial, dan penutupan usaha tetap "Pertama sanksi administrasi terkait dengan aturan,
yang kedua sanksi dimana akan dibatasi usaha mereka. Kalau ada cabang di luar, itu akan
ditutup. Sanksi ketiga adalah menutup perusahaan itu," tegasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Makassar, Muammar Muhayamh
menuturkan, pihaknya sudah menyampaikan kepada seluruh pengusaha agar membayar penuh
THR pekerjanya.

Perusahan di bawah naungan Apindo optimis akan membayar penuh THR karyawan. "Insya
Allah, perusahaan yang dibawahi Apindo akan membayar 100 persen sesuai ketentuan. Apalagi,
rata-rata perusahan sudah tahu edaran itu," ujarnya.
Kecuali pemsahaan yang masih terganggu kondisinya akibat pandemi harus membicarakan
dengan karyawannya. Ia berharap, kebijakan tersebut bisa meningkatkan daya beli pekerja dan
buruh dalam rangka menggerakkan perekonomian.(aca/rif)

269