Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

"Jika jumlah tenaga pengawas sudah memadai, tentu pelayanan dan penyelesaian kasus
pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat lebih cepat terselesaikan," kata dia dalam
keterangannya, Selasa (20/4).

Ia menuturkan, sejak 2016 pihaknya telah meminta agar Kemenaker dapat meningkatkan jumlah
pengawas. Namun, hingga 2020 jumlah pengawas ketenagakerjaan masih belum ideal, jika
dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan.

Jumlah perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan mencapai 252.880.
Sementara, jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang dan
pengawas hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9% dari jumlah perusahaan.

Selain itu, ia mengatakan, Kemenaker lewat Posko THR 2021 juga perlu secara khusus
memantau perusahaan-perusahaan yang pada tahun 2020 lalu tidak melakukan pembayaran
THR sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, Kemenaker sejatinya memiliki daftar perusahaan yang bermasalah di tahun 2020
lalu. Jadi, jangan sampai perusahaan tersebut kembali mengulangi pelanggaran pembayaran
THR kepada pekerja.

Mirah pun menekankan, keberadaan Posko THR Keagamaan 2021 harus memudahkan para
pekerja yang melakukan pengaduan secara individual. Sebab, tidak semua pekerja menjadi
anggota serikat pekerja.

"Jangan sampai ada perbedaan perlakuan antara pengaduan yang dilakukan oleh serikat pekerja
dengan yang dilakukan secara individual. Sehingga keberadaan Posko THR Keagamaan 2021 ini
tidak hanya sebatas lips service," pungkasnya.

Namun demikian, Mirah mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemenaker yang telah
meluncurkan Posko THR Keagamaan tahun 2021, pada Senin, 19 April 2021 kemarin.
Keberadaan posko ini bisa membuat para pekerja atau serikat pekerja punya akses langsung ke
Kemenaker, jika hak THR 2021 tidak dibayarkan tepat waktu oleh perusahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Aspek Indonesia juga mengapresiasi pelibatan tim pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Organisasi Pengusaha yang duduk dalam keanggotaan
Dewan Pengupahan Nasional.

Ia menilai, kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam Posko THR Keagamaan tahun 2021 akan
lebih memaksimalkan kinerja posko, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi maupun
kota/kabupaten.

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Posko THR 2021 akan
memberikan layanan kepada pekerja atau buruh dan pengusaha melalui tiga aspek utama.
Pertama, informasi seputar kebijakan dan peraturan THR Keagamaan Tahun 2021. Kedua, ruang
atau forum konsultasi. Serta ketiga, pengaduan pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021.

Kemudian, semua layanan itu akan dilakukan secara offline di Ruang Pelayanan Terpadu Satu
Atap Kemenaker (Gedung B Lantai 1). Serta online melalui call center 1500 630 atau
www.bantuan.kemnaker.go.id.

(Maidian Reviani).

274