Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

INI KOMENTAR MPR SOAL THR PEGAWAI

Jakarta, - Pemerintah menjanjikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, TNI, dan
Polri dilakukan H-10 Lebaran 2021, sementara THR bagi pegawai dan buruh dibayarkan H-7 Idul
Fitri. Hal ini mendapat perhatian dan respon Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet meminta pemerintah dalam hal ini Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk segera merampungkan payung
hukum pencairan THR tahun ini, agar pencairan THR dapat dipertanggung jawabkan secara
keuangan.

Sebagai informasi, lanjut Bamsoet, apakah pemberian THR tahun ini diberikan kepada seluruh
jenjang PNS atau seperti tahun lalu, THR diberikan terbatas.

"Kita minta pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perusahaan untuk
mematuhi keputusan pemerintah tentang pemberian THR bagi pegawai atau buruh H-7 idul Fitri,
sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/-IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021," tegas Bamsoet dalam
keterangan persnya yang diterima Portonews, Selasa (20/4/2021).

Dia juga meminta pemerintah dalam hal ini Kemnaker agar memanfaatkan dari fungsi Posko
THR Keagamaan Tahun 2021 untuk menampung pengaduan pegawai/buruh atas pelaksanaan
pembayaran THR, sebagai sarana kontrol dalam meningkatkan pengawasan guna menjamin hak
para pekerja atau buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan
sesuai ketentuan yang ada.

"Kita meminta Kemnaker dan Disnaker untuk menindak tegas jika ada perusahaan yang
mengabaikan atau melanggar kewajibannya dalam membayar THR Keagamaan, sebagai upaya
dalam melindungi hak para pekerja," tegas Bamsoet.

280