Page 287 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Dikutip Wartakotalive.com dari akun resmi Kemnaker, Selasa (20/4/2021), Pembentukan posko
THR 2021 di Kemnaker bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi, memantau
pelayanan pengaduan pembayaran THR, memantau pelaksanaan penegakan hukum, dan
koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR Keagamaan kepada
instansi lain.

"Masyarakat dapat megakses Posko ini melalui 2 cara yaitu secara luring dan daring. Ibu Ida tadi
pastikan bahwa pelayanan luring/tatap muka bisa dilakukan dengan menggunakan protokol
kesehatan," ujar Ida Fauziah.

Semua unit di Kemnaker dilibatkan dalam posko. Begitupun teman-teman representasi serikat
pekerja/buruh dan pengusaha yang termasuk dalam DEPENAS diminta untuk memantau posko
ini.

Posko ini akan berdiri hingga 20 Mei 2021 (selama jam kerja). Ibu Ida juga meminta gubernur,
bupati, dan walikota untuk membuka posko ini daerahnya masing-masing.
Keberadaan posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada.

Bila ada permasalahan bisa menghubungi call center Posko THR di 1500-630.

Atau Posko tatap muka di PTSA Kemnaker di Jalan Jend Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan,
gedung B lantai 1. Posko ini buka dari pukul 08.00-15.00 WIB.

Bisa juga menghubungi: bantuan.Kemnaker.go.id Kapan cair? THR bagi pekerja dan buruh akan
diberikan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Aturan THR keagamaan bagi pekerja tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Sementara itu THR bagi PNS tahun ini, disebutkan akan dicairkan pada H-10 Lebaran.
THR bagi PPPK Apabila THR bagi PNS sudah menemui kejelasan, yaitu akan dicairkan pada H-
10 Lebaran, bagaimana dengan THR bagi PPPK? Terkait hal itu, Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan, sejauh
ini belum ada informasi resmi mengenai THR bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
(PPPK).

"Belum ada informasi terkait hal tersebut," kata Puspa saat dihubungi pada Senin (19/4/2021).

Sementara itu secara terpisah, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono saat ditanyakan pertanyaan serupa juga menuturkan
hal yang sama.

"Saya belum tahu (informasi mengenai THR bagi PPPK). Kita harus lihat dulu peraturan Menteri
Keuangan tentang Pemberian THR," ujar Paryono.

Melansir Kompas.com (25/3/2021), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun
2014, disebutkan bahwa PNS dan PPPK termasuk dalam kategori ASN.
PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK), dan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan, PPPK diangkat PPK sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU, yang
berarti PPPK tak memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

286