Page 292 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 292
Pemerintah gampang mengubah-ubah peraturan. Sementara, kata Wahyu, para pahlawan
devisa itu kelabakan mengikuti dan menyesuaikannya. PMI disibukkan aneka persyaratan
sebelum berangkat dengan biaya tidak sedikit. Mereka yang habis kontraknya dilarang pulang.
"Bikin himbauan pekerja migran gak mudik tapi gak mikirin mitigasinya saat ada di luar negeri.
PMI yang kontraknya habis akan menjadi gelandangan di negeri orang. Padahala selama ini tak
ke mana-mana. Terus harus ke mana mereka. Gajinya bakal habis," ujar Wahyu.
Di lain kesempatan Kementerian Ketenagakerjaan mempersilakan PMI berangkat lagi secara
mandiri. Alasannya pemerintah tak punya kebijakan khusus terkait hal itu.
MigrantCare dan pegiat hak buruh migran lainnya meminta pemerintah membatalkan kembali
penempatan PMI karena membuat pekerja lebih rentan dan membahayakan keseehatan di
tengah pandemi.
Menteri Ida Fauziyah telah melakukan pertemuan secara daring dengan pihak Taiwan. Ia minta
penjelasan sekaligus mbahas rencana penempatan kembali PMI.
Pada Desember 2020 Taiwan menghentikan sementara penempatan PMI setelah ditemukan PMI
yang kedapatan positip Covid-19.
Kini pemerintah kembali membuka penempatan PMI demi mendukung percepatan pemulihan
ekonomi. Alasan lain karena negara pemasok pekerja migran lainnya juga sudah melakukan hal
yang sama.
Data di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada 88.793 calon PMI yang siap
berangkat. Mereka berpotensi menyumbang devisa Rp 3,8 triliun. Remitensi tahun 2019 sebesar
Rp160 triliun dari 3,74 juta PMI.
Wahyu Susilo menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pembukaan penempatan PMI di tengah
pandemi.
Semestinya moratorium ini digunakan untuk mengevaluasi tata kelola penempatan PMI demi
meningkatkan perlindungan mereka.
291
