Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 294

PEMPROV BUKA POSKO THR

              Pencairan THR ASN, TNI dan Polri dilakukan pada H-10 Lebaran, karyawan swasta paling lambat
              H-7.

              EKA SETIAWAN

              DINAS Tenaga Kerja Lampung telah membentuk posko pengaduan dan pengawasan tunjangan
              hari  raya  (THR)  2021.  Bukan  hanya  itu,  Pemprov  Lampung  juga  telah  mengeluarkan  Surat
              Edaran Gubernur kepada Bupati Walikota untuk membentuk posko THR.
              "Kita sudah membentuk posko pengawasan terhadap THR2021. Kita sudah mengimbau melalui
              SE  Gubernur  yang  ditandatangani  sekda.  untuk  bupati  dan  wali  kota  membentuk  posko
              pengawasan dan pengaduan THR" ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu saat
              dihubungi, Senin (19/4).
              Saat ini, pihaknya menunggu tindak lanjut dari pemerintah kabupaten/ kota. Agus menjelaskan
              pihaknya  telah  menyiapkan  petugas  jaga  di  posko.  "Mereka  membentuk  daftar  piket,  tugas
              mereka menerima konsultasi, pengaduan khususnya tenaga buruh soal THR," kata dia.

              Agus Nompitu kembali mengingatkan perusahaan untuk membayarkan THR tenaga kerja paling
              lambat  H-7.  "Karena  ini  perintah  tentu  ada  konsekuensi  bagi  perusahaan  yang  tidak
              mematuhinya. Kalau mereka ada kendala, maka perusahaan itu harus menyampaikan laporan
              keuangannya secara transparan." ujarnya.
              Ia menjelaskan bila Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat larangan mudik bagi para
              pekerja migran Indonesia. Untuk itu, keluarga di Lampung agar tidak mengizinkan saudaranya
              dari luar negeri untuk mudik lebaran 2021. "Ini untuk mencegah penularan Covid di kampung
              halaman."
              Pada hari yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko)
              THR  Keagamaan  2021.  Posko  THR  2021  ini  bertujuan  memberikan  pelayanan  informasi,
              konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.

              "Keberadaan  posko  THR  Keagamaan  ini  merupakan  bentuk  fasilitasi  pemerintah  agar  hak
              pekerja/buruh  untuk  mendapatkan  THR  Keagamaan  benar-benar  bisa  dibayarkan  sesuai
              ketentuan yang ada," kata Ida.

              Dia menjelaskan posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan
              para pekerja/buruh, pengusaha. maupun masyarakat umum, di antaranya layanan secara luring
              (offline) di ruang pelayanan terpadu satu atap (PTSA) Kemenaker di Jalan Gatot Subroto Kav.
              51 Gedung B Lantai I Jakarta Selatan.

              ASN dan TNI/Polri

              Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pencairan
              THR aparatur sipil negara (ASN) dilakukan pada H-10 Lebaran 2021. Pencairan ini juga berlaku
              untuk prajurit TNI dan anggota Polisi.

              Saat ini, ujar Airlangga. proses pencairan THR PNS masih difinalisasi oleh Menteri Keuangan Sri
              Mulyani Indrawati. (MI/R4)
              eka oiampungposl.co.id





                                                           293
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299