Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 298
Judul Disnaker: Pengusaha Wajib Bayar THR
Nama Media Tangerang Raya
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg4
Jurnalis fuad/yan/iyo
Tanggal 2021-04-20 08:56:00
Ukuran 404x90mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.200.000
News Value Rp 60.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sukanta (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel) Kami sudah sampaikan surat
edaran ke perusahaan-perusahaan di Tangsel, apabila ada berkaitan dengan ketidakmampuan
atau dicicil atau kesepakatan, silakan memberitahukan ke kami 10 hari sebelumnya
negative - Sukanta (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel) Tahun kemarin ada dua
perusahaan yang memang bayar THR-nya dicicil 3 atau 4 kali. Lalu ada THR berdasarkan
kesepakatan dan juga memang perusahaan yang tidak mampu. Tapi volumenya sedikit, enggak
sampai 10 perusahaan. Tapi yang lain normal semua
negative - Sukanta (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel) Baru nanti mereka akan
melaporkan, yang tidak melaporkan, artinya mereka sanggup. Pengaduan itu untuk buruh atau
karyawan yang mereka tidak dibayar.. Makanya kita duluin dengan surat edaran bahwa mereka
yang tidak menerima THR mereka agar melapor ke kita
negative - Sukanta (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel) Kewajiban itu tetap diberikan,
THR karena jelas di UU Ciptaker dan PP harus dibayar wajib hukumnya.. Kami hanya menfasilitasi
memediasi sanggupnya bagaimana. Sebab tidak ada sanksi hukumnya, paling didenda lima
persen mereka yang terlambat
Ringkasan
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Sukanta mengungkapkan, bahwa pembayaran THR
telah diatur dalam Undang- undang Cipta lapangan kerja dan PP Nomor 35 tentang THR. Untuk
itu, kata Sukanta, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan, telah menerbitkan surat
edaran terkait kewajiban pelaku usaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021.
DISNAKER: PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel, Sukanta mengungkapkan, bahwa pembayaran THR
telah diatur dalam Undang- undang Cipta lapangan kerja dan PP Nomor 35 tentang THR.
297