Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 7

6-17  Mei  2021.  "Konsekuensi  dari  penetapan  larangan  mudik Lebaran  tahun  ini,  Pemerintah
              harus  meringankan  beban  para  awak  kendaraan,  mulai  dari  sopir  hingga  kondektur  karena
              sebagian  besar  mereka  adalah  pekerja  harian.  Beban  mereka  sudah  sangat  berat  sejak
              pandemi," ujar Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Rabu.

              Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus
              diberikan  oleh  Pemerintah.  "Organda  mengusulkan  kepada  Kemenhub  dan  Kemenko
              Perekonomian  pemberian  insentif  kepada  pengusaha  angkutan  umum.  Mereka  tidak  bisa
              menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja,"
              paparnya.

              Ia mengusulkan Pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang
              dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan
              bagi  nasabah  bank  melalui  POJK  Nomor  48  /POJK.03/2020.  "Pemerintah  dapat  membantu
              memberikan  bantuan  langsung  tunai  pengemudi  angkutan  umum  bus  AKAP,"  kata  Djoko
              Setijowarno.

              Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema
              bantuan. Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi
              ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus
              maka tidak mendapat upah.

              Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang
              denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya
              kepada karyawannya. "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama
              tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata Menaker.

              Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
              2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
              para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus
              sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
              2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
              Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
































                                                            6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12