Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

6-17 Mei 2021. "Konsekuensi dari penetapan larangan mudik Lebaran tahun ini, Pemerintah
harus meringankan beban para awak kendaraan, mulai dari sopir hingga kondektur karena
sebagian besar mereka adalah pekerja harian. Beban mereka sudah sangat berat sejak
pandemi," ujar Toriq Hidayat dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bantuan langsung kepada para awak kendaraan adalah insentif pertama yang harus
diberikan oleh Pemerintah. "Organda mengusulkan kepada Kemenhub dan Kemenko
Perekonomian pemberian insentif kepada pengusaha angkutan umum. Mereka tidak bisa
menghindari biaya operasional yang tetap keluar seperti perawatan, onderdil, dan gaji pekerja,"
paparnya.

Ia mengusulkan Pemerintah memperkuat kebijakan ekonomi untuk meringan beban kredit yang
dimiliki pengusaha operator bus yakni aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan
bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. "Pemerintah dapat membantu
memberikan bantuan langsung tunai pengemudi angkutan umum bus AKAP," kata Djoko
Setijowarno.

Menurut Djoko, untuk pengusaha sektor transportasi darat AKAP perlu ada semacam skema
bantuan. Hal itu, ujar dia, karena pengemudi bus AKAP kerap tidak mendapat gaji bulanan tetapi
ada yang hanya dapat upah jika mengemudikan bus, sehingga berarti tidak mengemudikan bus
maka tidak mendapat upah.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauizyah mengingatkan para pengusaha tentang
denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar tunjangan hari raya
kepada karyawannya. "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," kata Menaker.

Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para gubernur di seluruh Indonesia. Dalam edaran itu, ia menyatakan pembayaran THR harus
sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari
Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

6