Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 8

Judul               Tak Bayarkan THR, Ada Sanksi
                Nama Media          Radar Tasikmalaya
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg10
                Jurnalis            fin
                Tanggal             2021-04-21 07:52:00
                Ukuran              145x115mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 22.620.000

                News Value          Rp 113.100.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya minta para gubernur, bupati, dan wali
              kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
              berlaku

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan catatan pengusaha wajib melakukan
              dialog  dengan  pekerja  untuk  mencapai  kesepakatan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang
              transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7
              lebaran
              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Pendirian  posko  ini  dilakukan  agar
              pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi
              lebih efektif



              Ringkasan
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan,  bahwa  perusahaan  wajib
              membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika tidak, maka
              perusahaan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  atau  hukuman.  Sanksi  tersebut  bisa  dijatuhkan
              kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.


              TAK BAYARKAN THR, ADA SANKSI

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menegaskan,  bahwa  perusahaan  wajib
              membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

              Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi tersebut bisa
              dijatuhkan kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

              "Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
              sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku" kata Ida di Jakarta, Selasa (20/4/2021).


                                                            7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13