Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 78
"Saya baru saja mau berkomunikasi dengan bupati terkait posko THR ini. Dalam waktu dekat
akan kita buka di sini," ujar Plt Kepala Disnakertrans Kutim Sudirman Latif, Selasa (20/4/2021).
Selain posko pengaduan, berbagai tata cara pelaksanaan pemberian THR juga telah diatur dalam
edaran tersebut.
Di antaranya adalah minimal masa kerja yang harus dilalui pekerja untuk mendapatkan hak THR.
Menurutnya, THR menjadi hak pekerja yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kontrak
kerja yang telah disepakati.
"Pekerja yang berhak mendapat THR itu minimal sudah bekerja selama satu bulan secara terus
menerus," ucapnya pada tribunkaltim.co.
Selain itu, besaran nominal THR juga telah diatur pemerintah sehingga perusahaan dituntut
untuk mentaati aturan yang sudah diedarkan.
Sudirman berharap tidak ada lagi perusahaan nakal yang mebayarkan THR karyawannya dengan
mencicil, karena THR sudah harus dibayarkan maksimal H-7 sebelum hari raya keagamaan.
"Semoga tidak ada yang seperti tahun lalu. Membayarkan THR karyawannya tapi dengan
mencicil," ucapnya.
Oleh karenanya, untuk memastikan pemberian THR dilakukan secara disiplin oleh perusahaan,
Disnakertrans Kutim melakukan pengawasan dalam bentuk pengadaan posko pengaduan THR.
Apabila terjadi kelalaian dalam pemberian THR terhadap pekerja, petugas posko akan melayani
pengaduan yang disampaikan.
Setelah aduan ditampung, nantinya pemerintah kabupaten akan melakukan mediasi antara pihak
perusahaan dan pekerja dalam hal pemberian THR.
77
