Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 79
Judul Adukan Masalah THR di bantuan.kemnaker.go.id
Nama Media sulawesion.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://sulawesion.com/adukan-masalah-thr-di-bantuan-kemnaker-go-
id/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-20 21:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberadaan Posko THR Keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR
Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan catatan, pengusaha harus melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang
transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7
lebaran
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko) Tunjangan
Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan pelayanan
informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR. "Keberadaan
Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak pekerja/buruh untuk
mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar
Menaker saat peluncuran, di Jakarta, Senin (19/04/2021).
ADUKAN MASALAH THR DI BANTUAN.KEMNAKER.GO.ID
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meluncurkan Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021. Posko THR 2021 ini bertujuan memberikan
pelayanan informasi, konsultasi, maupun pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR.
"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada," ujar Menaker saat peluncuran, di Jakarta, Senin (19/04/2021).
Ida menjelaskan, Posko THR ini memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan
para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum. Di antaranya layanan secara luring
78
