Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 194
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun mengingatkan agar perusahaan tak memalsukan
data karyawan swasta demi mendapatkan BLT. Baik perusahaan maupun penerima BLT yang
tidak layak akan dikenakan sanksi tak main-main. Berikut ini cara penyaluran bantuan Rp 600
ribu bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta beserta dengan syarat penerimanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan Rp 600 ribu bagi
pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Terbaru, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah telah
menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam
Penanganan Dampak covid-19.
Permennaker No 14 Tahun 2020 ini diterbitkan pada 14 Agustus 2020 lalu.
Berdasarkan Permennaker No 14 Tahun 2020 itu, alur pencairan bantuan Rp 600 ribu diatur
dalam Pasal 5 dan 6.
Adapun tahapannya sebagai berikut: 1. Data calon penerima bantuan pemerintah bersumber
dari data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
2. BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan.
3. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima
bantuan.
4. Daftar calon penerima bantuan dimaksud disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada
Menteri Tenaga Kerja 5. Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Penerima Bantuan.
6. KPA menyampaian surat perintah membayar langsung bantuan pemerintah kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara menyalurkan bantuan pemerintah melalui bank
penyalur.
8. Proses penyaluran bantuan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening
penerima bantuan.
Syarat Penerima Bantuan Adapun calon penerima bantuan harus memenuhi sejumlah syarat.
Hal itu diatur dalam Pasal 3 yakni: - Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor
induk kependudukan; - Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; - Pekerja/Buruh
penerima Gaji/Upah; - Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020; - Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir
yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan; dan - Memiliki rekening bank yang aktif.
Sanksi Selain mengatur soal syarat dan alur pencairan, peraturan Menteri juga mengatur soal
sanksi bagi pemberi kerja yang memanipulasi data.
Pemberi kerja yang tidak memberikan data pekerja dengan sebenarnya dapat dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara bagi penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat tetapi telah menerima bantuan
maka wajib mengembalikan ke kas negara.
193
