Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 27
Judul DPR Pastikan RUU Cipta Kerja Dilanjutkan
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis muhammad irfan
Tanggal 2020-08-18 05:16:00
Ukuran 84x185mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 23.100.000
News Value Rp 69.300.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Salah satu fokus
pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi
Covid-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan
sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak
positive - Puan Maharani (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Tentu dengan
tetap memperhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi
Ringkasan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan pembahasan
omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan tetap dilakukan pada masa
sidang ke depan. Hal ini disampaikan Puan saat membuka masa persidangan I tahun sidang
2020-2021, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Dalam pidatonya, Puan menyebut pembahasan RUU ini akan dilakukan secara cermat, hati-hati,
transparan, terbuka dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan
nasional, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, UU yang
dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
DPR PASTIKAN RUU CIPTA KERJA DILANJUTKAN
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan pembahasan
omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja akan tetap dilakukan pada masa
sidang ke depan. Hal ini disampaikan Puan saat membuka masa persidangan I tahun sidang
2020-2021, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dalam pidatonya, Puan
menyebut pembahasan RUU ini akan dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka dan
yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik pada masa
sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, UU yang dihasilkan memiliki
26
