Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 28

legitimasi yang kuat untuk menjaga kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain
              itu, Puan mengatakan, DPR akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas
              Prioritas Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

              Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan
              rapat-rapat bersama dengan mitra kerja  maupun panitia kerja untuk menjalankan prinsip checks
              and balances (pengawasan dan keseimbangan) pada pemerintahan.

              "Salah  satu  fokus  pengawasan  yang  akan  dilakukan  DPR  RI  adalah  pengawasan  terhadap
              penanganan  pandemi    Covid-19  dan  dampaknya.  Baik  itu  yang  menyangkut  urusan  bidang
              kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang
              lain yang terdampak," ujarnya.

              Politikus PDI Perjuangan ini juga menyatakan bahwa DPR bersama pemerintah dan DPD telah
              mengevaluasi  Prolegnas  Prioritas  2020  pada  masa  persidangan  IV  tahun  2019-2020.  Hal  itu
              dilakukan  agar  capaian  fungsi  legislasi  lebih  realistis  dan  terukur.  Menurut  Puan,  DPR
              memproyeksikan penyelesaian seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu.
              "Tentu dengan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat
              dipenuhi," ucap dia.


              Unjuk rasa
              Sementara itu, di luar pagar Senayan, sejumlah massa yang terdiri atas buruh dan masyarakat
              sipil menggelar aksi menolak dilanjutkannya pembahasan RUU Ciptaker. Selain itu, massa juga
              menuntut negara harus bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja hingga perampasan
              upah buruh Indonesia dengan dalih pandemi virus corona atau Covid-19.

              Juru Bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak, Nining Elitos mengatakan, unjuk rasa
              menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Nining mengatakan, ribuan orang dari berbagai kelompok
              buruh, petani, mahasiswa, nelayan, baik laki-laki maupun perempuan terpaksa turun ke jalan di
              tengah  pandemi  Covid-19  karena  tidak  setuju  dengan  DPR  dan  pemerintah  yang  terus
              melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja walaupun masih dalam situasi pandemi
              Covid-19 dan masa reses. (Muhammad Irfan)***


































                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33