Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 272
ujar Menaker Ida usai menghadiri Dialog Kemerdekaan: Memerdekakan PMI Menuju Indonesia
Maju yang diselenggarakan oleh BP2MI di Jakarta, dikutip dari Kemnaker RI, Senin (17/8/2020).
Menaker menjelaskan, subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
bawah Rp 5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta. Yang dilaporkan
perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang
melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," lanjut Menaker Ida
menjelaskan.
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan (setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta).
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," jelasnya.
Menaker menambahkan, bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk
penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan
pekerja yang ter-PHK karena pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa
mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.
Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa
mereka diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja.
Sebagai informasi, program Karu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ujarnya. (*).
271
