Page 276 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 276
MENAKER SEBUT PEMBERIAN SUBSIDI GAJI RP 600 RIBU AKAN MULAI
DILAKUKAN PADA 25 AGUSTUS 2020
TRIBUNPALU.COM - Pemerintah akan segera mencairkan bantuan sebesar Rp 600.000 untuk
karyawan swasta dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil dengan gaji di bawah Rp 5
juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , mengatakan, pemberian bantuan tersebut akan
mulai dilakukan pada 25 Agustus mendatang, dan akan dilakukan secara simbolik oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
"Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me- launching . Insya Allah
tanggal 25 Agustus ini," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/8/2020).
Selain gaji di bawah Rp 5 juta, Ida menambah, karyawan dan pegawai yang menerima bantuan
harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat, sampai saat ini pemerintah
telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah dari
BPJS Ketenagakerjaan.
"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS
(Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk," kata Ida.
"Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami di Kementerian
Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi
adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida.
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan, dengan demikian penerima bantuan akan
mendapatkan Rp 1,2 juta setiap pembayaran.
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," tutur Ida.
Lebih lanjut, Ida menyebutkan, bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan
kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan. Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pandemi Covid-19, Ida memastikan, mereka
masih bisa mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.
Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan diprioritaskan untuk masuk dalam
program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai informasi, program Karu Prakerja
saat ini telah masuk gelombang V.
"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800.000 peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ucap Ida.
Penulis : Rully R. Ramli Editor : Erlangga Djumena.
275
