Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 280

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, pemberian bantuan tersebut akan mulai
              dilakukan pada 25 Agustus mendatang, dan akan dilakukan secara simbolik oleh Presiden Joko
              Widodo (Jokowi).

              "Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me-  launching  . Insya Allah
              tanggal 25 Agustus ini," ujarnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/8/2020).

              Selain gaji di bawah Rp 5 juta, Ida menambah, karyawan dan pegawai yang menerima bantuan
              harus tercatat sebagai peserta aktif  BPJS Ketenagakerjaan  .

              Tercatat, sampai saat ini pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima
              bantuan  subsidi gaji  atau upah dari  BPJS  Ketenagakerjaan.

              "Sekarang  alhamdulillah,  teman-teman  pekerja  kita  yang  menjadi  peserta  BPJS
              (Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk," kata Ida.
              "Kita  minta  teman-teman  BPJS  untuk  memvalidasi  datanya  dan  kami  di  Kementerian
              Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi
              adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida.

              Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
              juta.  Subsidi  ini  akan  diberikan  setiap  2  bulan,  dengan  demikian  penerima  bantuan  akan
              mendapatkan Rp 1,2 juta setiap pembayaran.

              "Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
              bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
              penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," tutur Ida.

              Lebih lanjut, Ida menyebutkan, bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan
              kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS
              Ketenagakerjaan.

              Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang terkena pemutusan
              hubungan  kerja  (PHK)  karena  pandemi  Covid-19,  Ida  memastikan,  mereka  masih  bisa
              mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.

              Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan diprioritaskan untuk masuk dalam
              program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai informasi, program Karu Prakerja
              saat ini telah masuk gelombang V.

              "Dan alhamdulilkah  batch  4 sudah memenuhi untuk 800.000 peserta. Dan sebagaimana arahan
              Presiden  dan  pak  Menko  (Bidang  Perekonomian),  temen-temen  yang  di-PHK,  dirumahkan,
              mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ucap Ida.

              .

















                                                           279
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285