Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Dalam Permenaker itu, diatur pedoman mengenai kriteria, besaran, dan tata cara pemberian
bantuan subsidi upah . Adapun kriteria Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) antara lain:
Besaran Bantuan Subsidi Gaji/Upah adalah Rp 600.000 per orang per bulan selama 4 bulan.

Lalu berapa orang yang sudah didata oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK? Deputi
Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah
Utoh Banja menjelaskan, saat ini BPJAMSOSTEK dalam proses mengumpulkan data. Hingga
Minggu (16/8/2020), telah terkumpul lebih dari 12 juta nomor rekening karyawan.

"Telah terkumpul lebih dari 12 juta nomor rekening dan masih terus bertambah," katanya pada
Kompas.com , Minggu (16/8/2020).

Akan tetapi, kata Utoh, jumlah tersebut belum final. Saat ini, BPJAMSOSTEK masih dalam proses
pengumpulan dan dilanjutkan proses validasi ke bank. Sampai kapan data akan dikumpulkan?
Utoh menyebutkan, masih akan terus memonitor data di lapangan.

Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi
kerja apabila memberikan data yang tidak sebenarnya sesuai kriteria kepada BPJAMSOSTEK. Jika
tidak sesuai kriteria, penerima bantuan wajib mengembalikannya melalui rekening kas negara.

"Diminta pemberi kerja atau perusahaan dan tenaga kerja ikut proaktif untuk segera
menyampaikan data nomor rekening dimaksud sesuai kriteria pemerintah," ujar dia.

Adapun tata cara pemberian bantuannya: Bantuan Subsidi Upah ini merupakan salah satu nilai
tambah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sebelumnya, peserta BPJAMSOSTEK juga
mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers yang diadakan Senin (10/8/2020),
menjelaskan alasan penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian bantuan
subsidi secara cepat dan tepat sasaran, karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling
akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid," kata Ida.

Ida mengingatkan bahwa akurasi dan validasi data pekerja/buruh sangat penting. Ketepatan
sasaran program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengenai data penerima manfaat," ujar Ida.

Ida mengatakan, berdasarkan hasil rapat dengan kementerian/lembaga disepakati bahwa untuk
memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah ini, maka jumlah calon
penerima ditingkatkan. Awalnya, penerima manfaat direncanakan hanya 13.870.496 orang, lalu
sekarang bertambah menjadi 15.725.232 orang.

Dengan demikian, anggaran bantuan pemerintah subsidi upah ini mengalami peningkatan
menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

.

277