Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 317
Sementara, subsidi gaji 2 bulan berikutnya akan diberikan pada penyerahan selanjutnya.
"Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali Rp 1,2 juta,"
terangnya.
Saat ini, lanjut Ida, sudah ada sekitar 12 juta nomor rekening calon penerima bantuan gaji yang
sudah dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan juga yang akan
memvalidasi data.
Bantuan subsidi gaji Rp 600.000 ini diberikan pemerintah selama empat bulan. Pemerintah
menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk 15,7 juta penerima bantuan.
Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerima subsidi gaji ini antara lain warga negara
Indonesia, terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang membayar
iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah
yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Penerima bantuan karyawan Rp 600.000 ini didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan dengan
batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020.
Ida Fauziyah memastikan program subsidi gaji ini merupakan penyempurnaan dari bantuan
sosial yang telah diberikan pemerintah sebelumnya.
Program-program yang menyasar kepada masyarakat terdampak Covid-19, termasuk pekerja
informal tersebut antara lain kartu prakerja, program keluarga harapan, program sembako,
hingga bantuan sosial tunai (BST).
Skema Pencairan Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020,
disebutkan bahwa bantuan ini akan diberikan secara langsung kepada rekening masing-masing
karyawan.
Menurut Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
dalam penanganan dampak Covid-19 yang diunggah di laman jdih.kemnaker.go.id aturan
penyaluran dijelaskan dalam Bab 3 Permenaker.
"Bantuan akan diberikan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan,
juga melihat ketersediaan pagu anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)," bunyi
aturan tersebut.
Daftar pekerja calon penerima subsidi itu nantinya datang dari data BPJS Ketenagakerjaan
setelah dilakukan verifikasi dan validasi disesuaikan dengan syarat yang ada.
Jika sudah tersusun, data akan diberikan kepada Menaker dengan melampirkan berita acara dan
surat pernyataan kebenaran data.
Selanjutnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan menetapkan daftar calon penerima bantuan
tersebut dan menyampaikan surat pemerintah membayar langsung (SPM LS) kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Setelah itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyalurkan dana bantuan melalui bank
Penyalur.
Bank penyalur kemudian memindahbukukan dana kepada rekening masing-masing penerima
bantuan secara bertahap.
Ini berarti bantuan langsung diberikan negara kepada masing-masing karyawan tanpa melalui
perantara perusahaan.
316
